Seruan Melawan Omnibus Law terus didesak sejumlah unsur buruh dan masyarakat. Aksi tolak Omnibus Law tengah dicetus dan dipersiapkan melewati konsolidasi yang terutamanya dijalankan di Semarang. Buruh, petani, nelayan, sampai mahasiswa, dari beragam serikat dan organisasi setuju slot gacor hari ini mengatasnamakan diri sebagai RAJAM (Rakyat Jawa Tengah Melawan) dalam pengorbanan melawan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Konsolidasi akbar dijalankan pada Jumat (6/3) di salah satu pendopo di Taman Adat Raden Saleh, Semarang. Pertemuan pada Jumat malam itu bisa diperhatikan terang gurat kekecewaan kepada adanya Omnibus Law Cipta Kerja yang dievaluasi sungguh-sungguh merugikan posisi kaum pekerja. Omnibus Law juga dievaluasi mengebiri hak-hak mereka sebagai warga negara, terpenting sebab pemerintah mengampanyekan cuma hal-hal bagus saja dari adanya Omnibus Law tanpa menerangkan dengan detail esensi hakekatnya dari lahirnya Omnibus Law itu sendiri.

Aksi mengungkapkan tuntutan tolak Omnibus Law setuju akan dijalankan dua kali pada tanggal 11 Maret sebagai pembuka, dan aksi puncak yang akan dihelat pada tanggal 23 Maret. Tanggal-tanggal hal yang demikian dipilih sebab dievaluasi mempunyai momentum tersendiri yang menjiwai aksi, yakni pada 11 Maret sebagai peringatan dikeluarkannya “Supersemar” oleh Soekarno pada tahun 1966 silam, dan tanggal 23 Maret 2020 bertepatan dengan diadakan sidang pertama slot888 oleh DPR RI dengan rencana mengenai tindak lanjut dari wacana terbitnya Omnibus Law. Masih di tanggal yang sama, aksi ini direncanakan digelar serentak di beragam kota di Indonesia. Di Jakarta, aksi akan digelar ideal di depan Gedung DPR RI, sementara di tempat lain akan dilakukan di sentra kota masing-masing.

Konsolidasi hal yang demikian sukses menelurkan sebagian saran untuk dibawa sebagai tuntutan pada aksi 11 dan 23 Maret akan datang. Tetapi, sesudah dijalankan kembali negosiasi dan kajian yang kesudahannya bulat menetapkan untuk mengangkat satu kabar utama saja, adalah Tolak Omnibus Law–yang sejatinya telah meliputi beragam kabar yang sebelumnya diusung dan dijabarkan dalam skor-skor; mosi tak percaya kepada pemerintahan dan oligarki, membangun politik pilihan yang mewadahi pekerja, tolak kriminalisasi penggiat dan buruh, jalan masuk pengajaran dan kesehatan cuma-cuma, serta perlindungan kepada pekerja perempuan.

Sebelum menutup konsolidasi, peserta setuju menegaskan bahwa adanya aksi ini murni sebagai format keprihatinan masyarakat Indonesia kepada performa pemerintah yang semakin hari dievaluasi semakin ngawur, tanpa disadari bahwa tata tertib-tata tertib yang termuat dalam Omnibus Law memberatkan pekerja, di antaranya ialah: hilangnya UM (Bayaran Minimum), regulasi bayaran yang dibayarkan cocok jumlah jam kerja, tunjangan PHK yang cuma didapatkan selama enam bulan, istilah fleksibilitas pasar yang diterjemahkan sebagai tak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan konsisten, dan terakhir, Omnibus Law Ciptaker juga dikhawatirkan slot demo wild west gold melonggarkan masuknya energi kerja asing.

Oleh sebab itu, masyarakat mengevaluasi haruslah ada aksi sebagai wujud kongkrit bahwa rakyat tak tinggal membisu menyikapi beragam kebijakan pemerintah yang berani meminggirkan rakyat, dan bahwa rakyat tak akan berdansa-nari dalam skenario yang dihasilkan oleh oligarki.